- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, membeberkan startegi yang bakal dilakukan guna memberantas praktik-praktik korupsi yang merusak alam dan merugikan negara. Misalnya seperti korupsi pertambangan, perikanan ilegal, pembalakan liar.
Dia menegaskan, upaya penyelesaian masalah-masalah di sektor energi dan sumber daya alam (SDA) yang terkait dengan sektor agraria tersebut, harus dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi hulu maupun sisi hilir.
"Persoalan penyelesaian SDA dan energi harus selalu menyeluruh dari hulu ke hilir. Misalnya dalam hal keterbukaan informasi agraria, termasuk sektor kehutanan," kata Mahfud dalam debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Mahfud MD Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Dia mengaku memiliki pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang masalah tersebut. Sejumlah kendala penyelesaian yang paling mencolok, menurutnya adalah soal tertutupnya informasi perihal data kepemilikan lahan-lahan ilegal di berbagai wilayah.
"Informasinya tertutup, misalnya soal siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, enggak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, baru ditunjukkan," ujarnya.
Hal itulah yang menurut Mahfud menjadi biang kerok dari kelindan masalah di sektor agraria tersebut. "Jadi penyelesaiannya enggak bisa secara menyeluruh, karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia," kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa data-data semacam itu semestinya memang harus dibuka ke publik. Sebab, kerahasiaan data tentunya tidak termasuk pada data soal lahan-lahan hasil rampasan dari rakyat.
"Karena enggak bisa dong, yang rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat. Kasusnya dimana, siapa yang meyerobot, perkebunan sawit, itu kan harus lengkap datanya," ujar Mahfud.
Karenanya, lanjut Mahfud, salah satu hal yang harus dikedepankan dalam upaya-upaya menyelesaikan konflik terkait agraria dan tanah adat Masyarakat itu, adalah terkait keterbukaan informasi publik itu sendiri.
"Maka ini menjadi penting bagi kita, yakni keterbukaan informasi tentang data-data tersebut. Kalau kita ingin menyelesaikan, data itulah yang akan menjadi basis untuk penyelesaiannya," ujarnya.
