AHY Pamer Program Hilirisasi di Era SBY, Dilanjutkan Presiden Jokowi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan program hilirisasi perekonomian sudah dilakukan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan oleh Presiden RI, Jokowi.
"Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013 di era pemerintahan Presiden SBY, khususnya dalam sektor pertambangan," ujar AHY saat pidato politik di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Selasa, 6 Februari 2024.
AHY mengatakan di era pemerintahan SBY, negara tidak diperbolehkan untuk mengekspor bahan mentah. Selain itu, lanjut dia, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Reorganisasi antara MIND ID dan INALUM akan mengakselerasi program hilirisasi
- INALUM
Pembangunan tersebut pun, kata AHY, tetap memperhatikan situasi alam sehingga tidak merusak ekosistem lingkungan. "Kita juga melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat," jelasnya.
AHY menambahkan bahwa program hilirisasi perekonomian saat ini masih terus berjalan dan bakal dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka jika nanti terpilih di Pilpres 2024.
Maka itu, AHY berharap para simpatisan dan seluruh masyarakat memenangkan Prabowo-Gibran dalam pilpres teguh ini demi kemajuan ekonomi bangsa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Penghitungan surat suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.
Ganjar Serukan "Membuka Ruang Check and Balances" bagi Pemerintahan
Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa perlu ada ruang check and balances, dari partai politik maupun masyarakat sipil, dalam suatu pemerintahan.
