NU-Muhammadiyah Sepakat Pemilu Presiden 2024 Harus Jujur dan Adil

Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf (kedua dari kiri) bersama Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti (keempat dari kiri)
Sumber :
  • IST

Jakarta - Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti melakukan pertemuan dalam suasana pemilihan umum (Pemilu) 2024 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Februari 2024. Tentu, PBNU dan Muhammadiyah sepakat agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan sehingga tercipta situasi kondusif.

Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia

“Alhamdulillah, saya bisa ketemu sama Prof Mu'ti, di tengah-tengah suasana kampanye bagian akhir. Tentu ini buat saya ini menggembirakan, menyenangkan. Kita bicarakan banyak mulai dari penghargaan yang baru saja diterima oleh NU dan Muhammadiyah, dan program-program ke depan. Salah satunya cukup panjang kita diskusi soal perkembangan mutakhir yaitu Pilpres,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, NU dan Muhammadiyah selalu sama untuk kepentingan bangsa. Dalam Pilpres 2024, kata dia, NU meletakkan ini sebagai bagian dari proses berpolitik, berbanga dan bernegara yang harus dilewati. Sebab, pemilu bukan yang pertama kali tapi sudah berulang-ulang di Indonesia.

MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan

“Harapannya sama setiap Pilpres, semuanya lancar, tahapannya dilewati, kemudian terlaksana secara jujur, adil, transparan, terbuka sebagaimana asas-asas Pemilu yang sudah disepakati bersama. Nah, sampai tahap ini, kami berdua gembira bahwa proses kampanye berjalan lancar,” ujarnya.

Memang, Gus Ipul melihat ada ketegangan sedikit dalam tahapan Pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, semua masih bisa menahan demi kepentingan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya, ia berharap Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar sampai penetapan penghitungan suara.

KPU: Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

“Mungkin insiden yang mungkin mengganggu proses politik ini, panas iya, tapi semuanya bisa meletakkan ini dalam suatu hal yang dimaklumi dan dipahami sebagai bagian dari, sebagaimana kita kampanye. Nah, harapan kita semoga ini terus tetap lancar. Kita jalan terus ke depan ini sampai nanti hari pemilihan, setelah itu apapun hasilnya harus kita terima dengan baik,” jelas dia.

Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti bersyukur kampanye Pemilu Presiden 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Tentu, ia berharap semua pihak melaksanakan Pemilu 2024 ini dengan suasana yang gembira. Terpenting, kata dia, semua harus menerima apapun hasil dari Pemilu Presiden 2024.

“Alhamdulillah kampanye berjalan dengan baik, kampanye berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan suasana gembira, suasana guyub ini terus saja terbangun sampai pemilihan nanti pada 14 Februari,” jelas dia.

Kemudian, Mu’ti mengingatkan semua pihak harus menerima apapun hasil dari Pemilu Presiden 2024. Sebab, kata dia, masyarakat sudah menggunakan kedaulatannya untuk memilih pemimpin negeri ini lima tahun kedepan.

“Pada saat itu, saya kira semua pihak harus menerima apapun hasil pemilu, itu sebagai pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat untuk Indonesia masa depan. Kami berharap yang menang ya jangan jumowo, yang kalah harus legowo dan tentu saja kita setelah Pemilu kembali bersatu,” tegas dia.

Disamping itu, Mu’ti menyarankan ada proses-proses rekonsiliasi dan akomodasi usai ditetapkan pemenang Pemilu Presiden 2024. Sehingga, kata dia, setelah pemilu presiden nanti tidak ada yang beranggapan bahwa pemenang adalah segalanya dan menyingkirkan kelompok yang kalah.

“Saya kira akan sangat bagus kalau misalnya, ada proses-proses rekonsiliasi dan proses akomodasi. Sehingga setelah Pemilu nanti setelah Pilpres nanti, tidak ada apa yang orang menyebut dengan the winners take all, yang menang akan mengambil semuanya dan yang kalah itu akan disingkirkan. Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan bukan bagian dari sistem politik yang ada di Indonesia, karena kita tidak mengenal oposisi, kita tidak mengenal adanya pemerintah yang berkuasa, dan partai yang beroposisi pada dasarnya semuanya adalah bagian dari pilar demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya