Respons Jokowi Soal Usulan Ganjar terkait Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
- Dok
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowo) menanggapi santai usulan calon Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo terkait hak angket di DPR RI atas dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya Pemilu Presiden (Pilpres).
Menurut Jokowi, itu merupakan hak dalam dunia demokrasi di Indonesia. “Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi usai acara Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol pada Selasa, 20 Februari 2024.
Sebelumnya diberitakan, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Ganjar juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Presiden Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024
- Dok
Menurut Ganjar, hak angket sebagai hak penyelidikan DPR jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.
Ganjar menyampaikan, dugaan kecurangan Pilpres 2024 mesti disikapi. Parpol pengusung juga bisa menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket. Saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta pada Selasa, 20 Februari 2024.
Dia menuturkan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP. Hal itu sudah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengungkapkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Maka itu, Ganjar berharap agar PDIP dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu.
Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.
Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujar Ganjar.
