Jelang Rekapitulasi Nasional Hasil Pemilu 2024, Semua Pihak Diminta Jaga Iklim Kondusif
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan rekapitulasi suara nasional hasil Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 20 Maret 2024. Semua pihak termasuk masyarakat diminta bisa menjaga iklim kondusif jelang rekapitulasi nasional.
Demikian disampaikan Ketua Umum Holistik Institute M. Nur Latuconsina. Ia mengimbau agar seluruh masyarakat di daerah masing-masing bisa jaga iklim kondusif jelang rekapitulasi nasional pengumuman hasil Pemilu 2024.
"Mari kita jaga iklim kondusif di daerah masing-masing, mulai saat ini hingga pada hari pengumuman atau penetapan secara nasional hasil Pilpres 2024-2029 oleh KPU RI," kata Rheno, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2023.
Dia mengatakan saat ini rekapitulasi suara sudah memasuki tahapan di akhir di tingkat Kabupaten dan provinsi. "Hal yang dinilai cukup krusial sebab dapat meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas," lanjut Rheno.
Ketua umum Holistik Institute M. Nur Latuconsina.
- istimewa
Rheno juga berharap masyarakat tak mudah terpengaruh dengan isu yang berpotensi memunculkan riak-riak perpecahan.
Ia bilang faktor keamanan dan ketertiban mesti diutamakan dengan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.
"Kami berharap masyarakat dapat turut serta dalam mengambil peran melakukan pengawalan bersama atas setiap tahapan mulai dari pleno kecamatan sampai ke kabupaten, provinsi bahkan sampai ke pusat," lanjut Rheno.
Kemudian, Rheno menyampaikan kondisi dinamika politik mesti dikawal. Sebab, ia menyebut politik bisa mempengaruhi stabilitas nasional bahkan sampai ke daerah.
Kata dia, dan tugas kita semua untuk terus mengawal serta menjaga iklim untuk tetap kondusif.
"Coba kita pinggirkan kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Tidak dihilangkan, tetapi dipinggirkan sejenak untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Rheno.
PSI: Putusan MA tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Tak Ada Hubungannya dengan Kaesang
Wakil Ketua Umum PSI memastikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas umur pencalonan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan sang ketua umum Kaesang Pangarep.
