Ketua Umum Projo Bicara soal Usulan agar Jokowi Pimpin Koalisi Partai

Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Menteri Komunikasi dan Informatika
Sumber :
  • Kemenkominfo

Jakarta - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai usulan salah satu partai agar Presiden Joko Widodo memimpin koalisi besar partai hanya pertimbangan politik yang masih jauh.

Sudahi Kegaduhan terkait Pilpres 2024, Elite Politik Diminta Tiru Sikap Prabowo

"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Budi Arie mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi ketua koalisi partai pendukung pemerintahan selanjutnya masih terlalu dini, karena masa pemerintahan Presiden Jokowi masih berlangsung sampai Oktober 2024.

Elite PAN soal PKB-Nasdem Gabung Prabowo: Ini Masih Perubahan atau Keberlanjutan? 

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • AP Photo/Tatan Syuflana

Menurut Budi, masih banyak yang harus dikerjakan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan tersebut.

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin besar koalisi partai adalah sebuah aspirasi.

"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden ... ya, enggak apa-apa, dinamika aja," ucap Budi.

Budi pun meminta agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil penghitungan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 20 Maret 2024.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi Nyoblos Pemilu 2024 di TPS 10

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Namun begitu, ia menyakini pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran menang berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang hanya kalah di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat.

"Ya, pasti menang, dong. Kan 'quick count' enggak pernah salah. Lebih, cuma dua provinsi yang kalah: Aceh sama Sumbar, ya. Sisanya menang semua," kata dia. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya