Kasus DBD Meningkat Drastis, DPR Ingatkan Pemerintah Kerahkan Semua Sumber Daya
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Jakarta – Pemerintah diminta melakukan penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) secara holistik karena saat ini ada lima daerah di Indonesia yang menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Secara nasional, terjadi kenaikan kasus DBD tahun 2024 dibanding tahun 2023.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pengerahan sumber daya pemerintah untuk menangani kasus DBD dari hulu ke hilir karena terjadi kenaikan drastis angka kasus DBD yang juga diikuti dengan kenaikan angka kematian.
“Semua tindakan pencegahan bukan hanya disosialisasikan tapi dilakukan bersama masyarakat, semisal fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), 3M Plus yang publik mungkin hanya mengenal 3 M. Sebaiknya gerakan ini dilakukan langsung oleh kelurahan ke bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata Kurniasih, Senin, 25 Maret 2024.
Menurutnya, mitigasi dari sisi tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sangat perlu diperhatikan. Jaminan ketersediaan kamar perawatan perlu diperhatikan karena Fasyankes di wilayah KLB akan kerepotan dengan membludaknya pasien.
Fogging Cegah DBD
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
“Apalagi kita juga menghadapi bencana di beberapa wilayah sehingga potensi fasilitas kesehatan harus semuanya siap dan siaga mengingat siklus DBD tidak satu dua hari tapi cukup lama. Jangan sampai ketika kondisi sudah darurat, fasilitas kesehatan keteteran,” ujar anggota Fraksi PKS DPR RI itu.
Kurniasih berharap masyarakat juga waspada dengan merebaknya kasus DBD ini melakukan gotong royong minimal di rumah sendiri dengan memastikan gerakan PSN dan 3M Plus bisa dilakukan.
“Jangan segan-segan memeriksakan ke Fasyankes terdekat jika ada gejala-gejala, sebagai ikhtiar untuk mendeteksi dini gejala DBD dan bisa tepat sasaran dalam penanganannya,” ujarnya.
