KPU Sebut Tingkat Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 Hanya 81,78 persen
- KPU RI
Jakarta – KPU RI mengklaim tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pileg 2024 di atas 81 persen. Hal itu pun dilaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI siang ini.
"Perolehan suara nasional untuk pemilu presiden yaitu 164.227.475 suara sah, penetapan tingkat partisipasi pemilih (Pilpres) 81,78 persen," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Hasyim juga menerangkan perolehan suara sah nasional partai politik peserta Pemilu anggota DPR.
"Suara sah nasional Pemilu untuk anggota DPR, yaitu 151.796.631 suara," kata Hasyim.
Sedangkan perolehan suara itu didapat dari 84 daerah pemilihan. Tercatat, partisipasi pemilih partai politik peserta Pemilu berada di angka 81,42 persen.
"Perolehan suara sah masing-masing partai politik dan calon anggota DPR daerah pemilihan pada 84 daerah pemilihan tercantum dalam lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024," imbuhnya.
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).
- AP Photo/Tatan Syuflana
Sebelumnya diberitakan, KPU resmi mengumumkan Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU.
Dari rekapitulasi hasil Pemilu 2024, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,83 persen. Kemudian disusul pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di posisi kedua.
Anies dan Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara atau 25,05 persen. Terakhir, ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 27.040.878 atau 16,53 persen.
Soroti Kenaikan Uang Kuliah Makin Mahal, DPR: Lonjakan Terlalu Besar, Harusnya Bertahap
DPR menyindir kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang signifikan 50-100 persen mestinya tak boleh terjadi secara mendadak. Kata DPR, kenaikan harusnya secara bertahap.
