- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengusulkan perlu suatu badan tersendiri mengatur soal gaji ini seperti di Inggris. Di Inggris, penentuan keuangan anggota parlemen dilakukan oleh Senior Salaries Review Body (SSRB) bersama dengan penentuan keuangan beberapa pejabat negara lainnya.
"Dengan demikian, diharapkan ada penilaian dan kriteria obyektif dalam menentukan keuangan parlemen dan anggota, karena nantinya parlemen (dan pemerintah) yang akan menetapkan anggaran," kata Ronald Rofiandri, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK, secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 26 Januari 2011.
Bahan-bahan yang disiapkan oleh SSRB ini beserta sidang-sidang parlemen dalam menetapkan keuangannya dapat diakses oleh masyarakat, sehingga ada kontrol dari luar parlemen dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Di Indonesia, sistem mengenai badan tersendiri yang menentukan soal keuangan lembaga-lembaga negara belum ada. "Kalaupun ada, gunanya lebih ditujukan untuk menentukan besarannya di dalam APBN atau internal pemerintah," ujar Ronald.
Kritik yang sering muncul tertuju kepada DPRD yang tidak jarang meminta anggaran atau fasilitas yang tidak proporsional dibandingkan dengan APBD-nya sendiri.
Ronald mengingatkan, satu hal yang tidak kalah penting, UU yang mengatur hak keuangan anggota parlemen diberlakukan untuk anggota parlemen hasil pemilu berikutnya. "Alasannya, untuk kepentingan objektifitas dan menghindari konflik kepentingan," ujarnya.
SSRB ini sendiri baru saja membuat berita dengan mendukung kenaikan gaji wakil rakyat, namun Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menolak melaksanakan. Menurut harian The Guardian, keputusan pemerintah itu diumumkan Kamis, 20 Januari 2011. Kebijakan itu muncul karena pemerintah tidak mau mengundang kemarahan publik sebab Inggris masih sempoyongan karena krisis ekonomi.
Tahun lalu, gaji tahunan anggota parlemen Inggris sudah naik, dari 59.095 poundsterling - seperti yang ditetapkan pada April 2005 - menjadi 65.738 poundsterling. Bila dinaikkan lagi sebesar satu persen untuk periode 2011-2012 - seperti yang diusulkan suatu badan riset gaji independen Senior Salaries Review Board (SSRB) - maka pendapatan anggota parlemen akan bertambah 657 pound sterling.
Kebijakan itu mengundang kekesalan sebagian anggota parlemen, bahkan yang berasal dari partai Konservatif sendiri - yang mengendalikan pemerintahan bersama Partai Liberal Demokrat.
Menurut Mark Field, anggota parlemen dari Partai Konservatif, kebijakan itu dibilang "gila" karena diputuskan sepihak oleh pemerintah ketimbang melalui badan independen seperti yang telah disepakati sebelumnya.
"Bagaimana bisa kembali mendapat kepercayaan dari publik bila sekali lagi kita sendiri yang menetapkan gaji kita ketimbang menyerahkannya kepada badan pertimbangan independen," kata Field, seperti dikutip harian Telegraph.
Badan Saksi Nasional Partai Golkar Roadshow untuk Memenangkan Pilkada 2024
Partai Golkar terus bergerak untuk memenangkan Partai Golkar di Pilkada 2024. Seperti yang dilakukan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), dengan melakukan roadshow
