- Antara/ Nyoman Budhiana
VIVAnews -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berpendapat bahwa mafia pajak sudah menganggu ekonomi. Itu sebabnya, kata Puan, membereskan masalah mafia pajak ini tidak cukup dengan hanya mengunakan instrumen panitia kerja( Panja).
"Kalau hanya Panja tidak cukup kuat. Kami minta teman-teman fraksi PDIP di Komisi III agar tetap mendukung angket pajak," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Februari 2011.
PDI Perjuangan, Puan kembali menegaskan, tetap mendukung pengajuan angket pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perpajakan. Dengan instrumen Pansus, kasus ini bisa dibuka lebih jauh hingga ke akar persoalan. "Fokus kami adalah mengapa penerimaan pajak begitu banyak, tapi utang tetap ada," kata dia.
Pimpinan DPR telah menerima dua pengajuan angket pembentukan Pansus Perpajakan. Satu dari Komisi III bidang hukum dan satu lagi dari Komisi XI bidang keuangan DPR.
Angket yang diajukan Komisi III diteken 114 legislator dengan nama Hak Angket Mafia Perpajakan. Sementara itu, angket dari Komisi XI diteken 35 legislator dengan nama Hak Angket Perpajakan. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, pimpinan dewan sedang mempertimbangkan apakah kedua angket ini akan dilebur.
Anis juga menjelaskan keuntungan pembentukan Pansus dalam mengusut masalah perpajakan ketimbang sekedar mengunakan mekanisme panitia kerja (Panja) yang sekarang berlangsung di Komisi III dan Komisi XI. Dengan mekanisme Pansus, kata Anis, semua mitra yang perlu dimintai keterangan wajib menghadiri undangan parlemen.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
