- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Dipo Alam, Sekretaris Kabinet, tak mau mencabut pernyataannya tentang beberapa media yang disebutnya selalu menjelek-jelekkan Pemerintah. Dipo menyatakan, harus ada yang memulai mengritik media.
"Saya tidak pernah menyesal dan berkecil hati dengan kritik saya itu karena yang saya gunakan adalah hak koreksi saya," kata Dipo Alam di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011. "Harap baca di kode etik."
Dipo menyatakan, tak banyak institusi pemerintah dan lembaga-lembaga negara termasuk juga DPR menggunakan haknya mengontrol media. "Saya coba memeloporinya dengan segala risiko karena saya tidak mau media kita menjadi lembaga sekaligus pemangku kekuasaan di era demokrasi," katanya. Jika begitu, "media kita akan mengarah menjadi institusi can do no wrong."
Dipo menyatakan, "Kalau saya mengritik Soeharto, saya masuk penjara. Bukan satu bulan atau dua bulan, Pak. Saya tujuh bulan di (Rumah Tahanan Militer) Guntur itu, Bapak. Saya rasakan bagaimana."
Jadi, kata Dipo, Soeharto saja dia kritik, apalagi media karena media bukanlah sebuah institusi yang tidak bisa melakukan kesalahan. "Jadi kita harus mengontrol mereka, tidak boleh kita diamkan karena dalam alam demokrasi semua layak dikritik, demikian pula media juga layak dikritik."
Tapi, kata Dipo, menjelek-jelekkan dalam berita dengan tendensius terus menerus berbeda dengan kritik. "Jadi saya katakan, karena saya juga sayang pada media, saya harus mendidik media, mendidik kita, pemerintah, pejabat DPR, Mahkamah Konstitusi," katanya. (umi)