- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan rasa simpati kepada Partai Keadilan Sejahtera yang turut mendukung usulan Hak Angket Mafia Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Akbar pun mengimbau, apa pun yang terjadi pada PKS, Golkar juga harus siap menerima sanksi yang sama.
"Dilihat dari kualitas sikap terkait usulan Hak Angket Perpajakan, Golkar dan PKS tak ada perbedaan yang prinsipil," ujar Akbar usai sebuah acara diskusi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis 3 Maret 2011.
Menurut Akbar, Golkar menyadari bahwa sikap PKS dalam mendukung usulan Hak Angket Perpajakan itu merupakan upayanya untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, mengupayakan perbaikan sistem perpajakan, memberantas kejahatan para mafia pajak, serta berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sikap dan semangat itu juga terdapat dalam Golkar.
"Apabila ada tindakan terkait usulan Hak Angket, tentu publik juga akan dapat menilai," kata Akbar.
Oleh karena itu, lanjut Akbar, sebagai sesama partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, PKS mestinya mendapat perlakuan yang sama dengan Golkar. "Dalam kaitan angket perpajakan, kualitas sikap PKS dan Golkar kan tak berbeda. Kalau itu dijadikan dasar untuk mengambil suatu tindakan terhadap partai koalisi, maka kalau PKS mendapat tindakan, ya Golkar juga harus siap mendapatkan tindakan," kata Akbar.
Hal itu, menurut Akbar, sebagai bentuk solidaritas sesama partai koalisi dalam membangun kekuatan fungsi kritis kepada pemerintahan. "Solidaritas dalam membangun kekuatan partai yang bisa terus menjalankan fungsi partainya secara kritis," kata mantan Ketua DPR itu.
Namun, tambah Akbar, segala tindakan tentu terserah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pimpinan koalisi. "Itu kewenangan dan hak prerogatif beliau sebagai Presiden. Golkar tak akan mempengaruhi, kami serahkan sepenuhnya kepada beliau," kata Akbar.
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
