- Mega-Prabowo Media Center/ Bachren
VIVAnews - Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat, belum mengetahui apakah Partai Gerindra akan menduduki kursi menteri pertanian dan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kalau mereka minta begitu, ya, tidak masalah. Itu wajar,” kata Achsanul saat dihubungi VIVAnews.com, di Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2011. Namun, jika Gerindra minta untuk menduduki kedua posisi tersebut tentu harus menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya, syarat yang diminta Gerindra untuk berkoalisi adalah menduduki posisi menteri pertanian dan menteri BUMN. Untuk menduduki kedua kursi tersebut, Gerindra memiliki beberapa program terkait kedudukan tersebut.
Pertama, memaksimalkan Badan Usaha Milik Negara sebagai penggerak ekonomi pembangunan nasional. Kedua, produksi pupuk tidak memakai produsen tunggal.
Jika produksi pupuk nasional terpenuhi, Gerindra memprediksi impor pangan akan berkurang. Karena itu, Gerindra juga mengusulkan pengelolaan pupuk oleh BUMN, bukan kementerian perdagangan. Ketiga, Gerindra ingin pemerintah menghentikan impor batu bara.
Perihal permintaan Gerindra itu, Achsanul yang merupakan sekretaris bidang perbankan DPP Partai Demokrat menilai, untuk yang sektor pertanian memang cocok. “Untuk menteri pertanian saya kira Gerindra cocok, karena mereka kan partai yang mengusung itu,” kata dia. Namun, untuk menduduki menteri BUMN, perlu dievaluasi terlebih dahulu.
Kemarin, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan elite partainya untuk membahas tawaran koalisi dari Demokrat. Gerindra meminta syarat, BUMN harus lebih diefektifkan lagi dan ketahanan pangan harus diperkuat ketika mereka masuk kabinet. (art)
Laporan: Nila Chrisna Yulika