- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Audit Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghasilkan rekomendasi baru pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Gedung yang semula direncanakan memiliki 36 lantai dipangkas menjadi 26 lantai. Sedangkan biaya pembangunan yang semula memakan biaya Rp1,1 triliun diciutkan menjadi Rp777 miliar.
Lantas, bagaimana tanggapan Ketua DPR Marzuki Alie? "Ya silakan, kami tidak menghitung. Mau 26 lantai, 10 lantai, 5 lantai, nanti diserahkan ke BURT," kata Marzuki di Jakarta, Senin 9 Mei 2011.
Menurut dia, DPR tidak tahu menahu tentang perhitungan biaya pembangunan gedung baru itu. Dia mengatakan, sejak awal perhitungannya diserahkan pada tim yang terdiri dari Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian PU.
"Dari 27 ke 36 kita juga tidak mengerti. Itu tim perencana [yang menghitung) yang dikomandani Setjen dan Kementerian PU. Sekarang turun lagi ya silakan," kata dia.
Dia mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan oleh tim perencana itu kemudian diserahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "BURT hanya ketok palu saja. Jangan dianggap BURT punya keahlian. Kita tinggal mengesahkan saja," kata dia.
Menurut Ketua BURT itu, usulan baru pembangunan gedung DPR nanti akan dibawa ke BURT untuk dibahas apakah isa diterima atau tidak. "Karena yang berhak memutuskan BURT," kata dia.
Namun, ketika ditanya apakah BURT akan menyetujui rekomendasi baru dari PU, Marzuki menjawabnya secara diplomatis. "Alasan DPR untuk tidak setuju itu apa. Punya keahlian apa nggak DPR, atau apakah [punya] justifikasi untuk tidak setuju? Kan tidak punya," kata dia.
"Paling-paling DPR bilang eh tolong turunin lagi, mahal. Paling-paling kan begitu, tapi yang mutusin mereka-mereka [tim perencana] juga."
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
