- www.dpr.go.id
VIVAnews - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, untuk menjelaskan pemangkasan gedung baru DPR dari 36 menjadi 26 lantai. Dewan juga akan meminta kejelasan besaran total dana yang semula Rp1,1 triliun itu dan kemudian menjadi Rp777 miliar.
Pertemuan itu, kata Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, Jumat 13 Mei 2011, akan berlangsung Senin pekan depan. Pimpinan dewan, lanjutnya, sudah menerima hasil kajian Departemen Pekerjaan Umum soal pembangunan gedung yang diprotes banyak orang itu.
Dalam pertemuan itu, dewan akan meminta penjelasan deteil dan konkret tentang alasan pemangkasan jumlah lantai, yang berakibat pada pemangkasan total dana. Meski agendanya membahas deteil soal gedung dan besaran dananya, Marzuki menyebutkan bahwa pertemuan itu bukan ajang tawar menawar.
Selain memastikan soal fisik gedung plus anggaran itu, kata Marzuki, undangan kepada Menteri Pekerjaan Umum itu sekaligus menjadi klarifikasi kepada publik bahwa bukan DPR yang merancang jumlah lantai 36 dan anggaran Rp1,1 triliun. Sejumlah kalangan mereka memprotes pembangunan dengan biaya tinggi itu, dan menuduh DPR cuma mengingat diri di tengah kesulitan ekenomi yang membekap masyarakat yang memilih mereka.
Jadi, kata Marzuki, penjelasan Kementerian Pekerja Umum juga bisa membuat terang-benderang rencana pembangunan gedung baru DPR ini kepada publik. Marzuki sendiri mengaku setuju dengan pembangunan gedung baru DPR yang sederhana.
"Saya minta tidak usah macam-macam. Samakan saja dengan Gedung Nusantara I. Gedung untuk kerja tidak usah mewah-mewah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Sebelumnya, Djoko Kirmanto mengatakan dengan pemangkasan jumlah lantai itu, otomatis biaya berkurang. Dari semula Rp1,1 triliun menjadi Rp777 miliar. Guna memaksimalkan gedung lama, pemerintah berencana memperbaiki gedung tersebut sehingga total anggaran yang turun mencapai Rp800 miliar.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
