- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Dewan Kehormatan Partai Demokrat memang belum menetapkan sanksi untuk Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin. Namun, salah satu anggota Dewan Kehormatan, E.E. Mangindaan, mengimbau Nazaruddin agar segera mundur dari partai.
Sikap Mangindaan ini karena selalu dikaitkannya Nazaruddin dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sontak pernyataan Mangindaan menimbulkan sejumlah reaksi di kalangan internal Partai Demokrat. Menariknya, terdapat reaksi yang berbeda di kalangan internal Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa misalnya, tidak paham dalam posisi apa E.E Mangindaan meminta Nazaruddin mundur dari partai. Menurut Saan, belum ada keputusan resmi dari Dewan Kehormatan soal Nazaruddin.
"Saya tidak tahu persis posisi pak Mangindaan bicara seperti itu bagaimana. Tapi, sampai hari ini kita masih menunggu keputusan Dewan Kehormatan," ujar Saan kepada VIVAnews, Kamis, 19 Mei 2010.
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul bahkan menganggap permintaan nonaktif Nazaruddin disampaikan oleh orang yang tidak memahami hukum. Karena itu Ruhut meminta agar proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dihormati.
"Siapapun yang mengerti hukum tidak akan mengambil langkah penonaktifan dan pemberhentian terhadap orang yang belum bersalah," ujar Ruhut.
Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menilai pernyataan yang meminta Nazaruddin mundur sebaiknya tidak diucapkan, sebelum ada keputusan. "Sebaiknya ya tidak perlu begitu. Langsung dong ambil keputusan, jadi tidak menimbulkan banyak tafsir di luar," ucap Max.
Sedangkan anggota tim pencari fakta Ramadhan Pohan menyerahkan kepada anggota Dewan Kehormatan soal keputusan yang diambil. "Saya dalam posisi menerimanya."
"Karena Dewan Kehormatan partai ini kan pengawas partai," jelas Ramadhan. "Yang jelas, pernyataan Dewan Kehormatan sebagai pengawas partai ini sudah cukup kuat untuk mengatakannya," lanjut dia.
Walau cenderung menyikapi secara berbeda dari pernyataan Mangindaan, Ruhut Sitompul membantah ada perpecahan di internal Partai Demokrat.
"Orang luar memang maunya Demokrat pecah. Harusnya orang Demokrat sadar dan tahu diri untuk tidak memecah belah partai. Jangan menari di atas gendang orang lain," ujar Ruhut.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
