- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, menegaskan bahwa ada kesan Partai Demokrat lebih memberi perlindungan kepada Muhammad Nazaruddin yang terkait kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 dan pengadaan barang di Kemendiknas, daripada berpihak pada proses penegakan hukum.
Roy mengungkapkan perlindungan itu terkait dengan kemungkinan perpecahan yang akan terjadi bila Nazaruddin ada di Indonesia.
"Posisi Nazaruddin sangat strategis dan penting dalam pengelolaan partai. Dia itu banyak tahu soal kebijakan strategis partai. Kepergiannya saya tidak melihat itu upaya melepas, tapi adalah salah satu bentuk perlindungan," kata Roy saat ditemui di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Senin 13 Juni 2011.
Menurut Roy, hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa sampai saat ini tidak ada satu orang pun di dalam tubuh Partai Demokrat yang bisa dipercaya, untuk memastikan kepulangan Nazaruddin dari Singapura.
"Kalau kita melihat dari berbagai alasannya sebetulnya tidak ada yang memastikan dia sakit. Kalau dikatakan Singapura adalah rumah sakit yang paling baik, artinya harusnya cepet sembuh dan cepet pulang," ujar Roy.
"Jujur saya bertanya-tanya, apakah Nazaruddin itu ada di Singapura atau di tempat lain. Apakah Nazaruddin akan kembali ke Indonesia atau tidak," ucapnya.
Meski demikian, Roy menganggap kunci penuntasan kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu ada di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Ini tergantung bagaimana KPK-nya. Apakah mereka punya informasi yang valid atau tidak terkait dengan Nazarruddin. Jangan sampai kaya Nunun, yang begitu susah dibawa pulang, apalagi Nazaruddin ini dia yang ada di lingkaran kekuasaan," ungkapnya.
Demokrat Bukan Pelindung Koruptor
Sebelum Partai Demokrat menegaskan bahwa persoalan yang menimpa Nazaruddin merupakan persoalan pribadi. Ketua juru bicara partai itu, Andi Nurpati meminta publik agar tidak menciptakan stigma bahwa Demokrat melindungi koruptor.
"Tidak ada keterlibatan partai di sana. Itu adalah masalah pribadi yang bersangkutan," kata Andi Nurpati dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.
Andi Nurpati menegaskan bahwa Demokrat sudah berkomitmen membantu KPK dalam proses penyelidikan kasus ini. Andi mengaku bahwa partainya sudah melakukan berbagai upaya membujuk Nazaruddin pulang.
Partai Demokrat, lanjutnya, meminta publik agar mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam kasus ini. "Kasus ini terjadi pada 2007, saat itu beliau belum menjadi Bendahara Umum Demokrat. Harus dipisahkan. Kami sangat tidak setuju kalau disebut bahwa para koruptor dilindungi Demokrat," tegas mantan anggota KPU ini
Pernah Jadi ART Donna Harun, Kini Sosok Tuti Ayu Laela Sukses Berbisnis
Tuti Ayu Laela merasa sangat berterima kasih kepada Donna Harun dan keluarga karena telah memperkenalkannya dengan sejumlah makanan 'elit' di pusat perbelanjaan ternama
