- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menilai polemik proyek pembangunan Gedung Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah di 33 propinsi mesti segera dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab, Kementerian PU merupakan pihak yang berwenang menentukan besaran biaya pembangunan gedung yang dibiayai pemerintah.
Menurut Pram, perdebatan mengenai pembangunan Gedung Perwakilan itu malah menimbulkan situasi tidak produktif jika dibiarkan terus. Apalagi jika dilakukan oleh pihak yang tak kompeten.
"Menurut saya polemik ini kontra-produktif. Serahkan saja kepada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi. Dalam hal ini Kementerian PU yang memang punya wewenang untuk mengevaluasi itu," ujar Pram di DPR RI, Jakarta, Senin 27 Juni 2011.
Menurut Pram, Kementerian PU juga harus memperlakukan penilaian terhadap proyek pembangunan Gedung Perwakilan DPD tersebut sebagaimana kajian terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR.
"Penyusunan anggaran kan sudah dari awal, sehingga lebih baik dievaluasi dengan cara yang sama ketika masyarakat atau kita semua mempermasalahkan gedung DPR yang waktu itu dianggarkan awalnya Rp.1,3 triliun tapi ternyata kan bisa turun jadi Rp.700 miliar. Ya menurut saya dengan cara seperti itu kita lakukan evaluasi dan publik harus menyoroti itu," kata Pram.
Menurut Pram, anggaran proyek pembangunan Gedung Perwakilan DPD di tiap daerah pemilihan itu memang terlalu besar.
"Memang angkanya itu relatif terlalu besar, Rp.10 juta permeter persegi. Itu terlalu besar apalagi ini di daerah. Silakan Menteri PU melakukan evaluasi dengan cara yang sama," kata Pram.
Pram tidak mempermasalahkan kebutuhan DPD untuk memiliki kantor perwakilan di daerah. Namun, menurut Pram, sebaiknya pembiayaan kantor tersebut tidak memakan anggaran terlalu banyak.
"Intinya begini, gedung kan memang diperlukan. Tapi kalau kemudian ini pembiayaannya menyedot terlalu banyak, dari efisiensinya tidak cukup, ya tentumya ini harus kita evaluasi kembali. Dan saya yang termasuk melihat angka itu harus dievaluasi kembali, terlalu tinggi," ucap Pram. (eh)
Penyewaan Kendaraan Listrik Laris Manis, Laba Bersih TBS Energi Utama 2023 Naik 77,8 Persen
Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan, laba bersih perseroan tercatat sebesar US$20,8 juta pada 2023.
