PPP Haramkan Politik Uang di Muktamar

Ahmad Yani dan Akhmad Muqowam (PPP)
Sumber :
  • Antara/ Andika Wahyu

VIVAnews - Ketua panitia muktamar PPP, Emron Pangkapi, menepis isu money politics atau politik uang dalam forum muktamar yang akan memilih Ketua Umum PPP periode beriktunya. Emron justru meminta seluruh pemilik suara untuk memilih berdasarkan hati.

"Setiap kongres, muktamar, apakah itu Golkar, Demokrat, atau PPP selalu ada isu itu. Sejak awal kami minta untuk memilih berdasarkan hati nurani demi kebesaran partai. Jangan memilih karena transaksional seperti itu," kata Emron saat ditemui di Hotel Panghegar, Selasa 5 Juli 2011.

Selain itu, Emron menegaskan politik uang sangat dilarang dalam tata cara pemilihan pemimpin di PPP. Bahkan, mereka sepakat untuk mengharamkan money politics.

"Partai kami melarang cara-cara seperti itu. Sampai hari ini belum ada laporan. Itulah aturan organisasi seperti itu," kata Emron.

Meskipun demikian, Ketua DPP PPP itu tidak dapat menghindarkan diri dari anggapan publik soal money politics di PPP. Dia mencontohkan, misalnya, seminggu yang lalu kubu calon Ketua Umum, Ahmad Yani mengumpulkan DPW/DPC seluruh Indonesia. "Sehingga sulit orang tidak bertanya-tanya mengapa harus dikumpulkan seperti itu?" ujarnya.

Kedua, ketika kubu kandidat lainnya, Ahmad Muqowam mengumpulkan orang di Kaisar Hotel. Menurutnya, orang suka mengkait-kaitkan mengapa harus dikumpulkan. Kemudian, ketiga, saat Suryadharma Ali melakukan hal serupa di Hotel Crown.

"Tidak terjadi apapun, tidak ada transaksi apapun, tapi sulit orang untuk tidak bertanya-tanya mengapa harus dikumpulkan seperti itu. Hal semacam itu kemudian, membuat suasana seperti itu. Tapi, percayalah tidak terjadi seperti itu di PPP," kata Emron. (ren)

Media Asing Soroti Suporter Indonesia di Qatar, Sebut Jadi 'Mini Jakarta'
Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024