- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Parta Demokrat Herman Khaeron menilai pidato Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sikap tegas terhadap perkembangan situasi kekinian. Menurut dia, substansi pidato itu SBY dan seluruh kader prihatin dengan serangan politik akhir-akhir ini.
"Kami harus sabar, tegar, tawakal, serta harus bersatu dan tidak saling menyerang di antara kader," kata Herman di sela-sela Rakornas Partai Demokrat di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juli 2011.
Menurut Herman, kader harus terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian kepada rakyat dan negara, serta menegaskan kembali pada jati diri Partai Demokrat yang berpegang teguh pada etika politik yaitu bersih, cerdas, dan santun.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadah Pohan mengatakan, pidato SBY harus dijadikan momentum kembangkitan kembali Demokrat. Menurut dia, SBY tidak marah. Tetapi, bersikap tegas terhadap para kadernya untuk berpolitik secara baik.
"Kondisi PD saat ini disadari bukanlah akhir dunia, karena yang jadi persoalan bukan sistem partai, melainkan perilaku beberapa kader," kata Ramadhan.
Menurut Ramadhan, sebagai partai pemenang pemilu, wajar mendapat ujian berat. Dengan sistem yang baik, dia yakin partainya mampu melalui masalah ini.
"Ini bukan akhir dunia. Kami baru berusia 10 tahun jadi wajar kalau masih menghadapi berbagai masalah," ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, rakornas ini memberikan gambaran betapa kompak, kuat, dan solidnya Demokrat. Menurut dia, SBY sangat tegas meminta kepada kader partai yang tidak memiliki tujuan sama agar mengembalikan kartu tanda anggota. "Selain itu PD memiliki dewan kehormatan yang tentunya akan mengambil langkah-langkah kongkret bagi kader-kader yang melanggar," kata Jafar.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
