- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera telah selesai menggelar rapat pimpinan nasional di sebuah hotel di Jakarta. Ada tiga hasil Rapimnas ini.
Pertama, Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. "Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sabtu 15 Oktober 2011.
Kedua, dalam merespons rencana reshuffle, PKS tetap mengacu pada kontrak politik yang telah disepakati baik normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral dengan SBY.
"Reshuffle adalah hak prerogatif oleh karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab SBY dan bukan di mitra koalisi," kata Luthfi.
PKS berasumsi reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif kenegarawanan, profesionalisme dan transparansi. Reshuffle dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet terkait persoalan-persoalan yang ada dan asumsi tantangan.
"PKS merespons langkah-langkah reshuffle secara proporsional pada forum Majelis Syuro, berdasarkan opsi-opsi dan masukan Rapimnas," kata Luthfi.
Ketiga, seluruh anggota jajaran pimpinan PKS pusat dan daerah serta kader-kadernya siap untuk bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun.
Tak jelas maksud poin ketiga ini, apakah semacam sinyal kesiapan meninggalkan kabinet. Sejumlah politisi PKS sebelumnya sudah mengingatkan, jika satu menteri dari PKS dicopot, sekalian PKS akan mencabut tiga lainnya.
Di antara partai-partai koalisi, PKS terdengar paling resisten dengan rencana reshuffle kabinet. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta jauh-jauh hari sudah menyebut reshuffle ini terkait logistik Pemilu 2014. Sejumlah politisi Partai Demokrat pun menyatakan silakan PKS meninggalkan koalisi.
