- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menegaskan, reshuffle kabinet, termasuk pencopotan Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karenanya, siapa pun tidak berhak mengubah keputusan Kepala Negara itu.
Bagi Partai Golkar, katanya, penggantian Fadel Muhammad sama seperti penggantian menteri-menteri lainnya. Maka, tidak ada yang perlu dirisaukan.
"Soal (pencopotan) Pak Fadel, itu biasa saja, karena itu sudah hak prerogatif Presiden," katanya kepada wartawan seusai acara peringatan HUT ke-47 Partai Golkar, di kantor pusat Partai, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2011.
Aburizal pun meminta para wartawan tak lagi menyoal reshuffle. "Sudah. Reshuffle sudah lewat, (tanya) yang lain saja," ujarnya.
Wakil menteri
Mengenai pos 13 wakil menteri baru yang disebut sejumlah pengamat "menambah gemuk kabinet", menurut Aburizal, itu justru untuk mengefektifkan pemerintahan. Katanya, "Indonesia adalah negara besar. Diperlukan wakil menteri yang banyak."
Untuk kementerian tertentu, jelasnya, bahkan tidak cukup dengan satu wakil menteri. "Saya kemarin bicara dengan dua duta besar negara sahabat. Katanya, satu wakil menteri untuk Kementerian Luar Negeri, terlalu sedikit."
Laporan: M Arief Hidayat
Esports: PUBG Mobile Sukses Gelar Turnamen Komunitas hingga Influencer selama Ramadhan
Selama Bulan Suci Ramadhan 2024 yang baru saja berlalu, pecinta Esport dan gamers disuguhkan berbagai kegiatan oleh PUBG Mobile.
