- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan seharusnya partai-partai yang saat ini duduk di DPR RI tidak perlu takut dalam menentukan ambang parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang tinggi. Surya justru mengusulkan agar angka PT lebih besar lagi dari usulan Golkar dan PDIP yang masing-masing menginginkan lima persen.
"Sebenernya tujuh setengah persen kalau perlu. Jadi partai-partai baru dan partai sontoloyo memang tidak bisa (masuk parlemen). Apa dia, mau jadi partai, seperti partai Nasdem, partai baru, kasih aja batasan itu, mampus dia," kata Surya Paloh saat ditemui di kantor Nasdem, Jakarta, Senin 24 Oktober 2011.
Dia melihat aneh ketika partai-partai itu terlalu alot dalam membicarakan besaran angka dalam sidang-sidang di DPR. Sebab, bagi partai baru sendiri seperti Partai Nasdem, mereka sanggup memenuhi syarat verifikasi parpol baru yang tergolong sulit.
"Partai-partai politik di parlemen melahirkan UU Partai Politik No 2. Undang-undang ini mewajibkan kepada semua partai politik yang mau mengikuti pemilu tahun 2014 harus diverifikasi dengan semua persyaratan yang diwajibkan dalam undang-undang. Dan ditutup pada tanggal 22 Agustus malam hari. Itu syaratnya luar biasa berat dalam waktu yang singkat," ujarnya.
Apalagi jika terjadi saling tarik ulur antara mereka. Dia bertanya kenapa partai-partai politik yang membuat undang-undang yang begitu hebat tersebut sekarang justru masih tidak sepakat.
"Tolonglah, jangan empat persenlah, kalau bisa dua persen, tiga persenlah. Batas parliamentary threshold ini kan kontradiktif, paradoks. Untuk apa dia bikin persyaratan berat, seberat-beratnya tetapi sekarang dia takut sendiri dengan batas Parliamentary Treshold yang bersama-sama akan mereka hadapi?"
Surya menuturkan jika ukurannya adalah penyederhanaan partai politik, maka usulan Golkar dan PDIP harus menjadi patokan. "Harusnya konsep seperti Golkar, itu betul. Minimun lima persen. PDIP juga, paling minimum itu. Dalam hal ini benar itu Golkar, PDIP," ucapnya.
Namun demikian dia menegaskan jika memang konsisten, angka PT seharusnya lebih berat lagi. Hal itu agar sesuatu yang ingin dicapai benar-benar terealisasi.
"Jadi aneh bagi partai-partai politik kalau mau bicara semangat membangun reformasi sistem kepartaian di Indonesia dengan penyederhanaan partai politik, takut bicara batasan minimum parliamentary threshold," katanya. (adi)
