- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Survei Reform Institute menunjukkan Partai Demokrat paling mengecewakan publik. Porsi kekecewaan publik terhadap partai berkuasa tersebut mencapai 32,64 persen.
Namun, hasil itu ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana. Menurut dia, dalam survei lain, yang dia nilai independen, Demokrat masih berada di peringkat teratas.
"Ada sebuah media yang melakukan survei, mereka independen dan hasilnya berbeda dari itu," kata Sutan saat berbincang dengan VIVAnews.com, Rabu 26 Oktober 2011.
"Hasilnya, Demokrat tetap yang dipercaya masyarakat, kedua PDIP dan disusul Golkar. Kalau mau fair, masih banyak yang mengharap ke Demokrat."
Dia mengatakan tak masalah jika ada survei yang menyebut partainya tak populer di mata rakyat. Menurut dia, hasil survei itu akan berubah dari waktu ke waktu. "Kita lihat, survei itu dilakukan pada kondisi seperti apa. Siapa respondennya dan masih banyak lagi faktor lainnya yang berpengaruh. Metodenya itu kan berbeda-beda."
Meski demikian, lanjut dia, Demokrat tidak akan menafikkan hasil setiap survei yang dilakukan lembaga manapun. Menurut dia, hasil survei itu akan dijadikan bahan evaluasi partainya. "Survei semacam makanan bagai kami untuk memperbaiki diri," kata dia.
Sebelumnya, Reform Institute merilis hasil survei dengan responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan terhadap 2010 responden dengan rentang waktu pada 12-24 September 2011. Survei ini menggunakan tingkat kesalahan (margin error) sebanyak 1,95 persen.
Hasilnya, 32,64 persen responden menyatakan kecewa dengan Demokrat. Disusul kekecewaan terhadap kinerja Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) dengan 8,56 persen responden, kemudian Partai Golkar 6,62 persen responden. Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,44 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2,19 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1,59 persen.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
