- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan partainya bertekad mempelopori gerakan partai bersih dan anti-korupsi. Hal ini merupakan salah satu keputusan pembenahan sistem keuangan partai yang dihasilkan oleh rapat kerja nasional.
"Kami ingin partai menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi. Pelopor untuk menunjukkan bagaimana menciptakan partai yang bersih dan berwibawa," ujar Tjahjo di arena Rakernas I PDI Perjuangan, Hotel Harris, Bandung, Rabu 14 Desember 2011.
Ketua Tim Pengarah Rakernas, Andreas Pareira, menambahkan bahwa pembenahan keuangan partai yang sejalan dengan semangat menolak korupsi tersebut dapat dilakukan karena Rakernas telah menghasilkan pedoman keuangan mandiri yang sifatnya aturan internal yang mengikat bagi seluruh pengurus partai.
"Selama ini banyak pandangan publik bahwa partai politik itu korup. Ke depan, kami harapkan minimal ke dalam partai mampu mengelola keuangan sendiri sehingga korupsi bisa diminimalisir," kata Andreas.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan seluruh kader dan pengurus partainya turut menjadi pelopor gerakan pemberantasan korupsi. "Sebagai ketua umum partai, dengan tanggung jawab yang besar terhadap sejarah dan masa depan bangsa, maka melalui Rakernas pertama ini, saya menginstruksikan agar PDIP menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Mega dalam pidato pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan, Hotel Harris, Bandung, Senin 12 Desember 2011.
"Inilah momentum tepat bagi kita, bukan saja untuk bersama menyatakan enough is enough pada korupsi. Tapi juga sekaligus bahu membahu belajar dan mengembangkan sikap anti korupsi baik di kalangan partai ataupun rakyat," kata Mega.
Untuk itu, lanjut Mega, sistem keuangan partai harus dibenahi. "Dari aspek internal, kita harus merancang sistem keuangan partai yang mengedepankan akuntabilitas," kata Mega.
Meski partai memang membutuhkan banyak biaya yang antara lain untuk keperluan konsolidasi internal partai, mendidik calon-calon pemimpin bangsa, pendidikan politik rakyat, dan untuk biaya pemilu. Namun menurut Mega, semua keperluan tersebut harus dibiayai oleh dana yang bukan dari hasil korupsi.
"Semuanya itu tetap tidak boleh jadi alasan pembenaran untuk korupsi. Karena itulah tradisi gotong royong jajaran internal partai harus terus digalakkan. Iuran pangkal dan iuran wajib harus diberlakukan sesuai dengan AD/ART partai. Partai juga tidak perlu malu mengundang masyarakat luas untuk ikut gotong royong guna membiayai partai," kata Mega. (umi)
