- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan Diana Maringka kemungkinan akan diperiksa oleh Komite Pengawas Partai Demokrat terkait pengakuannya menerima uang dari tim pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Demokrat 2010.
“Pengakuan Diana bisa diproses. Nanti Komite Pengawas akan bertindak dan memproses semua,” kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Februari 2012. Ia menjelaskan pemeriksaan terhadap Diana perlu untuk memastikan kebenaran dari ucapannya.
“Orang-orang kan bisa mengatakan apa saja. Jadi harus diuji,” ujar Saan. Ia sendiri merasa tidak ada aroma politik uang selama ia menjadi peserta dalam Kongres Demokrat tahun 2010 lalu.
Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka, menceritakan bahwa dia dan 11 pengurus cabang Demokrat Sulut mendapatkan uang dari tim sukses Anas.
Menurutnya, mereka dikumpulkan di hotel dan dipanggil satu per satu untuk menerima uang tersebut. “Pemberiannya bertahap. Pertama saya diberi Rp30 juta. Lalu yang kedua US$2.000. Pemberian ketiga diberikan pada hari pemilihan, US$5.000,” ujar Diana ketika dihubungi VIVAnews pagi ini.
Ia menambahkan, uang itu tidak hanya diterima oleh pengurus Demokrat Sulut, tapi juga peserta Kongres Demokrat dari daerah lain. Namun Diana mengaku tak tahu pasti berapa jumlahnya.
Selain diberi uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar, Diana juga mengaku diberi BlackBerry Gemini oleh tim sukses Anas. Pemberian telepon selular itu diberikan menjelang kongres. “Semua peserta dapat Blackberry dari tim Anas,” ucapnya.
Sebelumnya, Saan telah membantah ada praktik politik uang oleh kubu Anas di Kongres Demokrat itu. “Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional,” katanya. Selengkapnya, baca di sini. (kd)
Seratus Kementerian Pun Tak Masalah jika untuk Akselerasi Kinerja, Menurut Pakar Politik
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai wacana penambahan jumlah kementerian sebaiknya meniatkan dengan serius untuk mempercepat akselerasi kinerja.
