- Antara/ Benny S Butarbutar
VIVAnews - Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa melakukan kunjungan ke Brasil terkait penyusunan RUU yang sedang mereka garap.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan, anggaran lawatan para politikus itu menghabiskan sekitar Rp1,6 miliar.
Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi menjelaskan, anggaran sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan 13 anggota dewan dan tiga staf.
"Dimana asumsi anggota dewan memperoleh tempat duduk pada bangku eksekutif, dan para staf cukup duduk pada bangku ekonomi saja," kata Uchok dalam siaran pers, Senin 27 Agustus 2012.
Sementara, dari anggaran itu, setiap harinya dimulai sejak keberangkatan, anggota dewan memperoleh uang saku sebanyak US$436 dan US$241 untuk masing-masing stafnya.
"Keberangkatan mereka ke Brazil ini momen paling pas ketika publik lagi disibukkan pulang ke Jakarta. Tujuannya agar jangan banyak kritisi atas kunjungan mereka ke Brazil," kata Uchok.
"Dan cara menghabiskan anggaran paling pintar dengan memilih Brazil, karena tiket mahal sekali," dia menambahkan.
Sementara, anggota komisi II yang juga anggota Panja RUU Desa Abdul Malik Haramain mengaku tak mengetahui mengenai dana tersebut.
"Tentang anggaran saya nggak mengerti sama sekali," kata dia dalam pesan singkatnya. Ketua Komisi II Ahmad Muqoam belum dapat dimintai korfirmasi terkait anggaran kunjungan.
Rombongan Pansus RUU Desa ke Brazil itu berangkat dipimpin oleh politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dengan anggota Abdul Gaffar Patappe, Nanang Samodra, Subakyo, dan Eddy Sadeli (Fraksi Partai Demokrat), Nurul Arifin dan Taufiq Hidayat (Fraksi Partai Golkar), Arif Wibowo (Fraksi PDIP), Yan Herizal (Fraksi PKS), Totok Daryanto (Fraksi PAN), Thalib (Fraksi PPP), Bachruddin Nasori (Fraksi PKB), dan Miryam S. Haryati (Fraksi Hanura).
Pimpinan DPR mengatakan, kunjungan kerja ke Brazil itu sudah mendapat persetujuan dari DPR. "Ketika rapat pimpinan DPR juga sudah disampaikan, pemberian izin itu secara resmi diberikan oleh pimpinan DPR," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. (adi)
9 Negara Ini Tolak Palestina Jadi Anggota PBB, Salah Satunya Tetangga RI
Majelis Umum PBB memberikan mayoritas suaranya untuk mendukung resolusi yang menyerukan Palestina untuk menjadi anggota PBB. Ada 9 negara yang menolak resolusi tersebut
