Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyindir Partai Keadilan Sejahtera yang bersikukuh menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Menurutnya, PKS seharusnya bersikap sama terhadap kenaikan harga barang yang lain terlebih yang menjadi tugas dari menterinya sendiri.
"Kalau harga BBM naik kenapa harga daging tidak pernah turun-turun dan naik terus? Itu harus dipertanyakan," kata Nurhayati usai rapat dengan Wapres Boediono di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Selasa malam.
Nurhayati menilai sikap yang dipertontonkan PKS sangat tidak etis. Meskipun berada dalam koalisi pemerintahan, partai berideologi Islam itu justru mencari muka dengan menolak rencana kebijakan pemerintah. "Ini artinya ada kebohongan apalagi dengan memasang spanduk-spanduk," ujarnya.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu berpendapat, jalinan koalisi harus didasari dengan niat yang baik, kesamaan visi, dan komitmen dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah sampai selesai. Namun, lanjutnya, PKS justru bersikap sebaliknya.
"Merongrong pemerintahan. Apalagi disaat rakyat butuh bantuan, program-program ke rakyat kemudian justru ditolak," ucapnya.
Sebelumnya PKS menyatakan sikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. PKS pun siap berhadapan dengan rekan-rekan koalisinya yang lain.
Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, menyatakan alasan partainya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena mereka menilai pemerintah tak punya pijakan kuat untuk melakukan hal itu.
"Pemerintah tidak punya dasar yang kuat," kata Andi saat mendampingi Presiden PKS Anis Matta di Surabaya.
Pertama, pemerintah sudah dua kali mengambil kebijakan yang sama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak dulu pula, menurut Andi, PKS telah mengajukan proposal ke pemerintah sebagai solusi agar harga BBM bersubsidi tak naik. Namun pemerintah tetap bersikukuh menaikkannya.
"Dalam proposal itu, kami mengajukan kenaikan harga di sektor energi seperti gas supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tapi masukan PKS ini tak didengar," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq secara terpisah.
PKS mengatakan mereka akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Namun, ini bukan berarti PKS akan selalu mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.
"Buktinya pada tahun 2005, PKS mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Tahun 2007 juga sama. Tapi sekarang kami beda," ujar Andi. (umi)
Halaman Selanjutnya
"Merongrong pemerintahan. Apalagi disaat rakyat butuh bantuan, program-program ke rakyat kemudian justru ditolak," ucapnya.
