Sumber :
- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews
- Hingga Senin 17 Juni 2013, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap dalam pendiriannya untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, meskipun partai ini masuk dalam koalisi pemerintah.
Menurut Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, menolak kenaikan harga BBM ini merupakan keputusan yang diambil oleh Majelis Syuro, termasuk Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta.
Tiga menteri yang berasal dari PKS tidak ikut memutuskan, meskipunmereka juga ikut dalam rapat partai. "Tiga menteri tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. Mereka adalah pembantu presiden, mereka melakukan tugas-tugas yang diberikan presiden," kata Hidayat di Gedung DPR.
Meskipun banyak desakan dari partai-partai koalisi, agar PKS keluar koalisi, Hidayat mengatakan, partainya tidak memiliki kewenangan memutuskan keluar dari koalisi, termasuk menarik ketiga menterinya.
"UUD tidak memberikan kewenangan partai menarik para menteri. Di undang-undang dan code of conduct (aturan Setgab) tidak punya kewenangan," kata dia.
"Kami tidak ingin kebijakan ini menyulitkan rakyat miskin. BLSM yang disantuni 15 juta warga, padahal warga miskin lebih dari 50 juta, bahwa bantuan sementara, tidak sesuai dengan prinsip negara. Bahwa seharusnya, rakyat miskin dipelihara oleh negara. Negara mestinya sepanjang waktu tidak menyengsaraka rakyat," kata dia.
Caranya, menaikkan pajak kendaraan baik motor atau mobil. "Maka BBM bisa dihemat, anggaran belanja negara juga dimaksimalkan," kata dia.(umi)
Halaman Selanjutnya
"Kami tidak ingin kebijakan ini menyulitkan rakyat miskin. BLSM yang disantuni 15 juta warga, padahal warga miskin lebih dari 50 juta, bahwa bantuan sementara, tidak sesuai dengan prinsip negara. Bahwa seharusnya, rakyat miskin dipelihara oleh negara. Negara mestinya sepanjang waktu tidak menyengsaraka rakyat," kata dia.
