Peserta Konvensi Demokrat Minimal Setingkat Menteri

- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Kastorius Sinaga menyatakan konvensi yang akan digelar partainya bersifat terbuka. Meskipun demikian, menurutnya, hal itu tidak berarti semua orang boleh mengikutinya begitu saja.

"Ada kriteria level tertentu. Minimal selevel menteri yang boleh ikut agar tidak ribuan yang mendaftar," kata Kastorius dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 20 Juni 2013.

Kastorius mengatakan kandidat juga harus memenuhi setidaknya empat syarat yang lain. Pertama, memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Kedua, memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Ketiga, memiliki visi yang relevan dengan masa depan Indonesia. Dan keempat, tampilan orang tersebut, apakah komunikatif, bahkan tampan atau tidak.

"Poltik itu suatu pertarungan yang berat. Untuk memenangkan harus dengan empat faktor itu," ujarnya.

Sejauh ini, Kastorius mencatat sudah banyak tokoh-tokoh yang disebut-sebut tertarik mengikuti konvensi Partai Demokrat baik dari internal maupun eksternal. Mereka antara lain Ketua DPR Marzuki Alie, mantan Ketua MK, Moh Mahfud MD, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Rektor Paramadina Anis Baswedan, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dan lain-lain.

"Semuanya layak dan bagus. Tapi ada yang memenuhi hanya satu syarat, yang lainnya tidak," jelasnya.

Untuk konvensi ini, Partai Demokrat akan membentuk suatu komite untuk melaksanakan konvensi dalam menjaring calon presiden (capres) 2014. Komite konvensi itulah nantinya yang bertugas menyeleksi kelayakan dari para calon peserta.

"Anggota komite adalah orang-orang di luar struktur Partai Demokrat yang sudah teruji. Ada pakar komunikasi, pengamat militer, dan pengamat politik," katanya.

Kastorius mengatakan konvensi Demokrat berbeda dengan konvensi yang pernah dilakukan Partai Golkar pada 2004 yang lalu. Dia menjelaskan penentu pemenang atau pemilik suara tidak ada pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melainkan diserahkan kepada sebuah lembaga survei yang independen.

"Survei publik yang menentukan rating. Siapapun yang tertinggi akan memenangkan konvensi. Daerah hanya menyetujui aturan tersebut," ujarnya.

Kastorius menegaskan bahwa konvensi bukanlah ajang pencitraan atau akal-akalan partainya yang sekarang tengah terpuruk akibat isu korupsi. Dia mengklaim sebagai partai pemenang selama dua perode pemilihan presiden, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral terkait siapa pengganti Presiden SBY yang tidak mungkin maju lagi tersebut.