Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews
- Mayoritas rakyat Indonesia sudah tidak percaya bahwa politisi di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif memiliki komitmen baik dalam membuat kebijakan maupun berprilaku. Demikian ungkap suatu survei.
Lingkaran Survei Indonesia menyatakan hanya 37,5 persen publik yang percaya dengan komitmen moralitas publik para politisi. "Sedangkan mayoritasnya yaitu sebesar 51,5 persen tidak percaya," kata Peneliti LSI, Rully Akbar, dalam presentasi di kantornya pada Minggu, 7 Juli 2013.
Survei di 33 provinsi ini melalui quick poll selama 3-5 Juli 2013. Jajak pendapat ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden, dan margin of error sebesar 2,9 persen.
Menurut Rully, tingkat kepercayaan rakyat terhadap politisi selalu menurun setiap tahunnya. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, maka ketidakpercayaan publik terhadap komitmen moralitas publik para elite politik di tahun ini paling tinggi.
Di tahun 2005, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap moral politisi hanya sebesar 34,6 persen. Pada tahun 2009 sebesar 39,6 persen, dan tahun ini meningkat menjadi 51,5 persen.
"Artinya jika dibanding tahun 2005, maka mereka yang tidak percaya dengan komitmen moral politisi meningkat sebesar 17 persen," ungkap dia.
Tiga Penyebab
LSI melihat ada tiga penyebab menurunnya kepercayaan terhadap politisi. Pertama, publik menilai tidak banyak politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat.
"Banyaknya politisi yang terlibat kasus korupsi dan kasus moral (perselingkuhan, dan lain-lain) yang membuat publik ragu terhadap komitmen moral politisi tersebut," tutur Rully.
Faktor Kedua, kuatnya persepsi publik bahwa banyak politisi yang hipokrit. Artinta bertindak tidak sesuai dengan ucapannya.
Ketiga, publik melihat semakin lebarnya jarak antara klaim keyakinan dan ajaran agama dengan perilaku para politisi.
"Sebesar 36,5 persen menyatakan lebih banyak politisi yang bertindak bertentangan dengan ajaran agama. Dan 37,5 persen menyatakan politisi bertindak sesuai ajaran agama," ujarnya. (ren)
![Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka]()
![img_title]()
Menurut Rully, tingkat kepercayaan rakyat terhadap politisi selalu menurun setiap tahunnya. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, maka ketidakpercayaan publik terhadap komitmen moralitas publik para elite politik di tahun ini paling tinggi.
Di tahun 2005, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap moral politisi hanya sebesar 34,6 persen. Pada tahun 2009 sebesar 39,6 persen, dan tahun ini meningkat menjadi 51,5 persen.
"Artinya jika dibanding tahun 2005, maka mereka yang tidak percaya dengan komitmen moral politisi meningkat sebesar 17 persen," ungkap dia.
Tiga Penyebab
LSI melihat ada tiga penyebab menurunnya kepercayaan terhadap politisi. Pertama, publik menilai tidak banyak politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat.
"Banyaknya politisi yang terlibat kasus korupsi dan kasus moral (perselingkuhan, dan lain-lain) yang membuat publik ragu terhadap komitmen moral politisi tersebut," tutur Rully.
Faktor Kedua, kuatnya persepsi publik bahwa banyak politisi yang hipokrit. Artinta bertindak tidak sesuai dengan ucapannya.
Ketiga, publik melihat semakin lebarnya jarak antara klaim keyakinan dan ajaran agama dengan perilaku para politisi.
"Sebesar 36,5 persen menyatakan lebih banyak politisi yang bertindak bertentangan dengan ajaran agama. Dan 37,5 persen menyatakan politisi bertindak sesuai ajaran agama," ujarnya. (ren)
Sidang Etik Dewas KPK, Alex Marwata: Komunikasi Nurul Ghufron dengan Sekjen Kementan pada 2022
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa komunikasi antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Kasdi Subag
VIVA.co.id
14 Mei 2024
Baca Juga :
