- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Agus Wisas akan menggunakan hak angket untuk mengusulkan pemakzulan Ratu Atut Chosiyah dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. Sebagai penggagas, ia mengawali pembubuhan tanda tangan hak konstitusional anggota dewan itu.
"Hak angket ini sebagai pendidikan politik bagi masyarakat Banten.
Bahwa tidak semua anggota DPRD dibeli penguasa. Ini bukti DPRD ingin
pemerintah bersih dari korupsi," kata Agus.
Politikus PDI Perjuangan itu akan menggalang dukungan dari anggota DPRD Banten lainnya untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pemakzulan Atut. Proses pemakzulan ini bisa terwujud apabila disetujui minimal 15 anggota DPRD Banten atau setidaknya dua fraksi ikut menandatangani.
"Masih berproses. Kita (Komisi I) akan membuat surat kepada
Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyelenggarakan Banmus, kemudian membentuk Pansus dan persiapan paripurna pemakzulan Gubernur," ujarnya.
Agus mengaku, rencana menggalang hak angket pemakzulan ini merupakan inisiatif pribadinya sebagai anggota DPRD Banten. Bahkan Ia mengklaim telah mendapat dukungan dari Komisi I DPRD Banten untuk mengusulkan pemberhentian Ratu Atut Chosiyah secara permanen dari Gubernur Banten.
"Atut sudah cacat moral. Akan banyak kendala jika pemerintahan dikendalikan dari balik jeruji besi," ujarnya.
Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Atut bersama adiknya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada itu.
KPK menjerat Atut dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Atut kini telah ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. (eh)
Sudahi Kegaduhan terkait Pilpres 2024, Elite Politik Diminta Tiru Sikap Prabowo
Elite politik yang kalah perlu mencontoh sikap ksatria dari sosok Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dalam menghadapi apapun hasil dari sebuah kandidasi politik.
