- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan bahwa tidak ada pilihan, harga bahan bakar minyak (BBM) harus segera naik. Menurutnya, kebijakan itu harus dilakukan agar APBN tetap sehat.
"Kalau tidak ada kenaikan harga kuotanya akan jebol di November dan awal Desember," kata Tony di Posko Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta, Senin 1 September 2014.
Tony berpendapat, kenaikan BBM ini wajib dilakukan paling tidak pada bulan September 2014. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi oleh Presiden terpilih, Joko Widodo, sebaiknya mengumumkan kenaikan tersebut.
Tujuannya, untuk menunjukkan bahwa pilihan menaikkan harga BBM adalah keputusan bersama.
"SBY tahun 2014 ini sampai Oktober, dan Jokowi mulai 20 Oktober sampai akhir tahun, berarti SBY harus bertanggungjawab pada 10 bulan pertama ini. Mestinya dia harus responsible terhadap struktur APBN kita," ujar dia.
Namun, jika SBY tetap ngotot tidak ingin menaikkan harga BBM, maka bisa dilakukan Jokowi pada Maret 2015. Alasannya, kata Tony, karena pada bulan Maret inflasi mulai menurun. Sebab, jika kenaikan dilakukan pada bulan Januari atau Februari, inflasi masih tinggi akibat banjir.
"Saya rasa kenaikan harus cepat supaya masyarakat biasa bahwa BBM itu langka, kita hanya memiliki cadangan 4 miliar barel padahal pemilik cadangan nomor 10 Nigeria itu 35 miliar," kata dia.
Selain itu, diharapkan kenaikan BBM jangan hanya Rp500 saja, tetapi paling tidak naik hingga Rp2.000, agar dampak kepada APBN lebih terasa. "Respons masyarakat juga akan sama," lanjutnya.
Jika APBN membaik, maka tahun depan akan menimbulkan efek positif dari pasar. "Jika APBN kita sangat buruk dan itu akan menimbulkan sentimen negatif, capital inflow tidak masuk," lanjutnya.
Tony menambahkan, dengan menaikkan harga BBM ini maka orang akan mengurangi deman BBM bersubsidi dan menaikkan demam pertamax. Sehingga, mustahil jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
Kemenhub Periksa Bus Pariwisata, 69% Tak Lulus Uji Kelayakan
Dalam rangka memastikan keselamatan transportasi jalan khususnya bus pariwisata, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat melakukan pengawasan terhadap kelaikan Bus Pariwisata.
