Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Partai Demokrat masih membahas opsi dalam menyikapi rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan sikap akhir Demokrat akan diputuskan oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Masih dibahas. Banyak varian. Posisi Partai Demokrat pastinya di tengah, menjaga keseimbangan. Pilihan yang sesuai dengan etika, aturan, dan akal sehat," ujar Ramadhan, Senin 15 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
"Masih dibahas. Banyak varian. Posisi Partai Demokrat pastinya di tengah, menjaga keseimbangan. Pilihan yang sesuai dengan etika, aturan, dan akal sehat," ujar Ramadhan, Senin 15 September 2014.
Baca Juga :
Ada Luka Tembus Pelipis Anggota Satlantas Polresta Manado yang Ditemukan Tewas di Mampang
Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada tidak hanya sekadar pada proses pemilihan langsung atau tidak langsung. "Jadi komplekslah
. Tak sekadar langsung pola sekarang atau pola DPRD versi jadul. Jelas perlu ada varian, ada penajaman, perbaikan total," ungkap dia.
Jikalau pilkada dilakukan secara langsung, lanjut dia, mungkin perlu diperbaiki kualitasnya. Misalnya, meminimkan praktik jual beli suara rakyat, tekan kecurangan, manipulasi penyelenggara, dan mengurangi tekanan mahar parpol.
"Jika tidak diperbaiki, tingkat coblos rakyat hanya 40 persen ke bawah, sudah dimobilisasi pula. Itu bisa makin merosot lagi. Rakyat makin apatis karena faktor-faktor buruk tadi," jelasnya.
Sebagaimana dikatehui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak ingin terjebak dalam polemik RUU Pilkada yang tercipta antara kedua kubu di parlemen.
Menurut SBY, Partai Demokrat selalu melihat dua aspek penting yaitu jika pilkada langsung rakyat sudah terbiasa karena sudah berjalan selama 10 tahun ini.
Selain itu, pilkada langsung juga segaris dengan sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem parlementer yang presiden atau perdana menterinya dipilih di parlemen, karena parlemen adalah pilihan dan mewakili rakyat.
"Dengan demikian, kalau kembali pada pilihan kita buah reformasi, tentunya pilihan pilkada langsung perlu dijaga dan dipertahankan," kata SBY. Selengkapnya .
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada tidak hanya sekadar pada proses pemilihan langsung atau tidak langsung. "Jadi komplekslah
