Sumber :
- ANTARA/Jessica Helena Wuysang
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kementerian Pertanian terus diawasi. Sebab, kemeterian ini memiliki potensi korupsi yang besar.
Pada Minggu 2 November 2014, Koordinator Divisi Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mengatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran yang cukup besar dalam APBNP 2014. Yaitu sekitar Rp15 triliun dan masuk ke dalam lima kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar.
"Anggaran ini harus dikelola betul supaya tidak ada korupsi," kata Emerson dalam media briefing "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian Era Jokowi-JK" di Warung Daun, Cikini, Jakarta.
Alasan kedua adalah kasus korupsi juga kerap terjadi di kementerian ini. Emerson mencontohkan kasus-kasus yang mencuat dalam kementerian ini, yaitu kasus korupsi daging sapi yang melibatkan Lutfi Hasan Ishak dan kasus korupsi pengadaan benih yang menyeret PT Sang Hyang Seri (Persero).
"Bisa dikatakan praktik korupsi ini terkait barang dan jasa. Inginnya sejahterakan petani, tapi yang ada malah sejahterakan koruptor," kata dia.
Selain itu, Emerson mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu Kementerian Pertanian mencanangkan area bebas korupsi. Tapi, kenyataannya malah ada kasus korupsi yang di lingkungan pemerintahan ini.
"(Pencanangan ini) tidak memberikan jaminan apa pun. Kalau tidak dijaga, yang ada adalah di kementerian ini wilayah bebas korupsi," kata dia.
Pertanyakan Penunjukan Amran Sulaiman
"Terpilihnya Amran Sulaiman jadi pertanyaan besar. Mungkin dia hebat memimpin Tiran Group, tapi kalau mengelola kementerian, itu perlu dipertanyakan," kata dia.
Bukan Suku Bunga, Ini yang Jadi Perhatian Pembeli Mobil Pertama
Daihatsu mengaku optimis, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak berdampak signifikan terhadap penjualan mereka, terutama bagi pembeli mobil pertama.
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :
