Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, meminta kepolisian tidak memberikan izin bagi Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali pada 30 November mendatang.
Namun, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengklaim pemerintah tidak mengintervensi partai berlambang pohon beringin itu. "Intervensinya apa?" kata JK, sapaan Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Rabu 26 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Namun, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengklaim pemerintah tidak mengintervensi partai berlambang pohon beringin itu. "Intervensinya apa?" kata JK, sapaan Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Rabu 26 November 2014.
Menurut JK, pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan, sehingga bukan intervensi. Karena, pemerintah, polisi, bertanggung jawab kepada keamanan.
"Kalau kayak kemarin terjadi bawa parang, tenteng-tenteng, berkelahi melempar batu di Bali nanti
gimana
?" ujarnya.
Menurut JK, pernyataan Tedjo hanya bersifat imbauan untuk mencegah terjadinya konflik-konflik seperti di kantor Partai Golkar kemarin. Apalagi, Bali adalah kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh orang asing.
"Kalau nanti ada kayak kemarin di sini (ricuh) besar-besaran kan bisa terjadi juga ke mana-mana. Isu itu menjadi (isu) internasional, tidak bagus untuk Bali kalau jadi keributan itu," tuturnya.
Lantas, apakah harus digelar di tempat lain?
"Tentu, kalau selama polisi itu menganggap aman ya tentu harus juga ada izin," jawab JK.
Meski demikian, JK berharap, keinginan semua pihak di internal Golkar terakomodasi, sehingga tidak ada persoalan seperti sekarang ini.
Halaman Selanjutnya
Menurut JK, pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan, sehingga bukan intervensi. Karena, pemerintah, polisi, bertanggung jawab kepada keamanan.
