Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo, diusulkan membentuk tim independen untuk mengawasi proses hukum Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan, di KPK.
"Karena kan KPK tidak ada pengawasnya," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, di gedung DPR, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Tim pengawas ini, berasal dari unsur pakar hukum pidana dan perdata. Mereka posisinya tidak berpihak. "Tidak perlu dari Kejaksaan Agung," katanya.
Nanti tim ini, kata Nasir, akan melakukan gelar perkara secara tertutup. Dengan melihat perkembangan proses hukum terhadap Komjen Budi Gunawan di KPK.
Nantinya, kata politisi asal Aceh itu, tim ini yang akan melaporkan ke Presiden, sehingga bisa diambil langkah-langkah ke depannya terkait Budi. "Hanya tim dan Presiden yang tahu nantinya," kata Nasir.
"Ini tujuannya agar Presiden bisa mengambil langkah selanjutnya dalam kasus Budi Gunawan," kata politisi PKS ini.
Saat ini, KPK sudah melakukan pemeriksaan perdana dari kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri, dengan tersangka Komjen Budi Gunawan.
Salah satu yang diperiksa adalah Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Herry Prastowo.
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
VIVA.co.id
14 Februari 2016
Baca Juga :
