Menkopolhulkam: KPK Sengaja Ganjal Komjen Budi Gunawan

Senin, 19 Januari 2015 - 15:20 WIB
Oleh :
DPR Akhirnya Setujui Budi Gunawan
DPR Akhirnya Setujui Budi Gunawan
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Tedjo Edhy Purdijatno, menangkap gelagat KPK sengaja menggagalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.


"Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Jangan, kalau memang bukti sudah ada, ayo diproses," kata Tedjo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.


Tedjo menyebut, KPK sengaja menjegal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya, KPK sengaja tidak memberitahu Presiden Joko Widodo terkait status tersangka gratifikasi Budi Gunawan.
Baca Juga :
KPK Lengkapi Berkas Perkara Dugaan Suap Bupati Subang


Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
"Dari awal tidak dimasukkan pada Presiden. Dan Presiden minta masukan dari KPK dan PPATK itu juga bukan suatu keharusan loh. Kita menghormati semua, KPK juga harus menghormati pemerintah ya, dengan menyelesaikan secepat-cepatnya kasus BG," kata dia.

Baca Juga :
Jokowi Luapkan Kekesalahan kepada Ratusan Kepala Daerah

Ketetapan hukum yang jelas ini, kata Tedjo juga akan menentukan sampai kapan Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Pelaksana tugas Kapolri.


"Semua itu ada batasnya. Ini kan masih berjalan, tinggal kita menunggu saja, apa nanti kita akan melaporkan progres pada presiden. Keputusan nanti pada Presiden lah," ujar dia.


Jika sudah ada keputusan, kata dia, maka Presiden Jokowi bisa menentukan apa langkah selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolri ini.


"Apapun bisa, semua terserah keinginan Presiden. Tapi bisa juga kalau menghendaki proses ini jalan terus dan ini tetap ditahan terus, ya terserah Presiden," kata dia. (ase)


Baca juga:




Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Semua itu ada batasnya. Ini kan masih berjalan, tinggal kita menunggu saja, apa nanti kita akan melaporkan progres pada presiden. Keputusan nanti pada Presiden lah," ujar dia.
Halaman Selanjutnya