Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR RI terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Dalam rapat ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengajukan biaya tambahan.
"Kami mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2015 dengan nilai Rp1,1 triliun yang diharapkan bisa diakomodir dalam APBN Perubahan," katanya di DPR, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
"Kami mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2015 dengan nilai Rp1,1 triliun yang diharapkan bisa diakomodir dalam APBN Perubahan," katanya di DPR, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
Pengajuan ini terkait dengan belum siapnya sejumlah daerah, terutama soal penganggaran Pilkada serentak. Menurut Husni, ini akan menjadi masalah dalam pelaksanaan bila tidak diantisipasi sejak dini.
"Kami sudah lakukan konsolidasi dengan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memastikan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing," katanya.
Menurut Husni, KPU sudah menyiapkan perangkat pelaksanaan Pilkada serentak. Di antaranya dengan menyiapkan berbagai peraturan yang akan menunjang pelaksanaan, salah satunya 10 Peraturan KPU.
Dari 10 peraturan itu, KPU telah menuntaskan pembahasan empat peraturan."Tiga di antaranya terkait tahapan program dan jadwal, pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran data calon gubernur, bupati, dan wali kota," katanya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pengajuan ini terkait dengan belum siapnya sejumlah daerah, terutama soal penganggaran Pilkada serentak. Menurut Husni, ini akan menjadi masalah dalam pelaksanaan bila tidak diantisipasi sejak dini.
