Sumber :
- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id -
Masyarakat belum puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 100 hari pemerintahannya. Hal itu terpotret dalam survei yang dilakukan Pusat Studi Sosial dan politik (Puspol), ketidakpuasan publik itu akibat kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah pemilihan Kepala Kepolisian RI ini yang memicu konflik KPK dan Polri.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Selasa 27 Januari 2015, mengatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi tidak mengenal 100 hari. Sebab, masing-masing kementerian diberikan target yang berbeda-beda waktunya.
Baca Juga :
Mukernas Rampung, PPP Djan Faridz Dukung Jokowi
Baca Juga :
Ini Saran KPK ke Pemerintah Terkait Hambalang
Sehingga pemerintah tidak mengenal program 100 hari. Tetapi mengenal kerja cepat. "Masing-masing kementerian lembaga ada quick win yang beda-beda," ujarnya.
Program 100 hari, kata Andi, itu adalah persepsi yang mungkin lebih berorentasi pada apa yang selama ini digunakan oleh sistem Amerika Serikat.
"Tapi Jokowi-JK tidak mengenal dan memakai 100 hari sebagai indikator melakukan evaluasi kinerja," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Program 100 hari, kata Andi, itu adalah persepsi yang mungkin lebih berorentasi pada apa yang selama ini digunakan oleh sistem Amerika Serikat.
