Sumber :
- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id -
Masyarakat belum puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 100 hari pemerintahannya. Hal itu terpotret dalam survei yang dilakukan Pusat Studi Sosial dan politik (Puspol), ketidakpuasan publik itu akibat kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah pemilihan Kepala Kepolisian RI ini yang memicu konflik KPK dan Polri.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Selasa 27 Januari 2015, mengatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi tidak mengenal 100 hari. Sebab, masing-masing kementerian diberikan target yang berbeda-beda waktunya.
Misalnya untuk kelembagaan, kabinet itu diberikan waktu 20 Februari sudah selesai minggu lalu. Untuk masalah penataan perizinan diberikan waktu oleh presiden 6 bulan BKPM sudah launching 26 Januari.
"Misalnya pengadaan barang dan jasa untuk pupuk dan benih itu sudah selesai di awal Desember, dan seterusnya," kata Andi.
Sehingga pemerintah tidak mengenal program 100 hari. Tetapi mengenal kerja cepat. "Masing-masing kementerian lembaga ada quick win yang beda-beda," ujarnya.
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia."
VIVA.co.id
13 April 2016
Baca Juga :