- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
"Semangat Mahkamah Konstitusi untuk memberi kepastian hukum. Bisa dibayangkan kalau tidak cepat diputuskan, itu bisa timbulkan kegaduhan politik," ujar Ida, Selasa 14 April 2015.
Saat ini, UU Pilkada tersebut sedang diajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Salah satu pokok gugatannya adalah Pasal 7 huruf R, yang menjelaskan bahwa seorang calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Baik bagi gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Dalam pasal tersebut juga dijelaskan hubungan kekerabatan, yaitu yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang termasuk dalam persyaratan tersebut adalah suami/ istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar, kecuali terdapat jeda satu periode (lima tahun).
Ida mengatakan bahwa aturan tersebut sebenarnya dibuat guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Ia mengatakan, aturan tersebut tidak bermaksud untuk membatasi hak seseorang untuk berpolitik, namun memberikan kesetaraan bagi semua calon kepala daerah.
"Saya yakin bahwa MK akan memberikan putusan dalam beberapa waktu ke depan, sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pemilihan kepala daerah. Putusan itu dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi pemilih," ujarnya.
[/vivamore]
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
