- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, keberatan dengan penyematan istilah petugas partai terhadap Presiden Joko Widodo oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Fadli, istilah petugas partai bisa menimbulkan polemik panjang. Sebab, secara kebahasaan sudah salah.
"Ini masalah bahasa saja. Kalau petugas partai itu berarti ada orang yang menugasi dan ditugasi. Ketika Presiden jadi petugas partai, siapa yang menugasi?" kata Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 April 2015.
Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini sekaligus menyikapi persoalan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya, PDI Perjuangan.
Dengan sebutan petugas partai, menurut Fadli, Jokowi yang merupakan seorang Presiden posisinya tetap di bawah Megawati. Fadli tidak sepakat jika Jokowi ditempatkan seperti itu.
"Presiden itu ya kepala negara, pemimpin rakyat tidak bisa dikatakan petugas partai. Harusnya loyalitas pada partai berhenti ketika loyalitas pada negara dimulai," kata Fadli.
Menurut dia, kalau Presiden diposisikan seperti itu, maka bisa menimbulkan efek negatif. Sebab, akan banyak terjadi konflik kepentingan di pemerintahan dan BUMN. Fadli menyarankan, lebih baik PDIP tidak lagi mempersoalkan bagaimana pola komunikasi mereka dan partai koalisi dengan Jokowi.
"Kalau Presiden diwakafkan untuk bangsa dan negara, jangan direcoki," Fadli menegaskan. (ase)
PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal mengelak menjawab soal nama Risma.
