- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, tiba-tiba datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 April 2015. Dia ingin mengundang Presiden Joko Widodo datang menghadiri pelantikan pengurus dan rapat kerja nasional (rakernas) PAN pada 6 Mei 2015 mendatang di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dia berharap rakernas itu digunakan untuk ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa, baik dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
"Saya katakan ke Presiden, ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita membangun negeri. Boleh berbeda tapi silaturahmi harus jalan terus," kata Zulkifli usai bertemu dengan Jokowi.
Menurut Zulkifli, Jokowi berjanji akan hadir dalam acara tersebut. Namun, ketika ditanya apakah undangan itu sebagai sinyal bahwa PAN akan merapat ke pemerintahan, Zulkifli tak menyatakannya dengan tegas.
"Kan sudah rapat terus (bukan hanya sekarang)," kata dia.
Zulkifli mengklaim pertemuan tersebut bukan suatu sinyal untuk bergabung dengan pemerintah. Namun, hanya sebagai silaturahmi dengan Jokowi.
"Presiden itu kepala negara, Presiden kita semua, dan ingat bahwa silaturahmi itu penting. Jangan sampai kita mengorbankan kepentingan lebih besar gara-gara KMP dan KIH. Tidak boleh begitu," kata dia.
Menurutnya, dengan di luar pemerintahan, PAN juga dalam posisi yang terhormat. Namun dengan berada di luar pemerintah, bukan berarti tidak mendukung pemerintah. Jika ada program yang baik dan pro rakyat, kata dia, pasti akan didukungnya.
"Selama inikan kita dukung terus, yang paling mendukung saya kira kita (KMP)," kata dia.
Selain mengundang Jokowi untuk datang menghadiri hajatan partainya, dia juga membicarakan tentang pertemuan antar pimpinan lembaga negara yang selama ini sudah menjadi tradisi. Semua kepala lembaga berkumpul untuk menyelesaikan masalah.
"Saya sampaikan ke Presiden, karena kan sekarang kadang-kadang ada gesekan atau salah persepsi antar lembaga negara, sebelum ramai di media, kita berharap bisa diselesaikan secara internal," lanjutnya.
Rencananya, pertemuan antar lembaga negara itu akan dilakukan setelah Konferensi Asia Afrika.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
