- VIVA.co.id/ Tudji Martudji
VIVA.co.id - Gede Pasek Suartika gagal maju sebagai calon ketua umum di Kongres IV Partai Demokrat yang digelar di Surabaya 11-13 Mei 2015. Namun, Pasek sempat memberikan pernyataan politik.
"Mencermati perkembangan pelaksanaan kongres Partai Demokrat sampai hari ini, maka bersama ini saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut," kata Pasek sambil kemudian membuka lembaran kertas berisi catatannya kemudian membacakannya.
SBY akhirnya resmi terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi pada kongres tersebut. Dia pun memiliki hak untuk menentukan anggota formatur yang akan menentukan kepengurusan Partai Demokrat periode 2015-2020.
Berikut adalah 5 pernyataan Gede Pasek Suardika.
1. Pelaksanaan Kongres keempat Partai Demokrat, 11-13 Mei 2015 di Surabaya merupakan kongres yang paling lemah standarisasi kepesertaan, dengan adanya banyak peserta yang legalitas formalnya masih bermasalah. Ini terbukti dengan banyaknya ketua DPC yang berstatus di Plt-kan dengan menyalahi prosedur, sehingga mempengaruhi legalitas dan kesempurnaan pelaksanaan kongres.
2. Aturan bahwa calon ketua umum harus mendaftar terlebih dahulu ke steering comitte Kongres Partai Demokrat adalah persyaratan yang aneh dan tak sesuai dengan logika demokrasi. Bagaimana mungkin, persyaratan ketua umum ditetapkan panitia. Sementara, forum tertinggi menurut AD/ART adalah dalam forum persidangan kongres.
Sementara, aturan main di dalam kongres adalah berdasarkan peraturan tata tertib yang harus disahkan di sidang kongres. Faktanya, sampai waktu pendaftaran yang disebutkan SC, tidak ada dasar hukum apapun, karena belum ada peraturan tata tertib yang disahkan. Lalu apa dasar legalitas pendaftaran tersebut. Menjadi aneh draf peraturan tata tertib yang belum tentu disetujui peserta sudah dijalankan sebelum kongres berjalan. Sehingga terkesan yang berlaku adalah legalitas fatamorgana.
3. Pelaksanaan kongres seharusnya dijalankan sesuai prinsip demokrasi yang fair, transparan dengan semangat persamaan hak atas kader. Semakin janggal dengan adanya penggalangan dukungan bermaterai kepada salah satu kandidat yang dilakukan jauh sebelum kongres. Dipakai dasar utama sebagai persyaratan pendaftaran calon ketua umum yang diatur dalam draf peraturan tata tertib kongres.
Prinsip pemilihan langsung, bebas dan rahasia dan jujur serta adil adalah syarat agar kualitas demokrasi berjalan dengan baik. Prinsip dukungan dengan tertulis bermaterai yang digalang sebelum pelaksanaan kongres dengan diisi tekanan oleh oknum oknum DPP dan ancaman Plt kepada pemilik suara adalah praktek-praktek yang mencederai semangat demokrasi. Selain pemilik suara kehilangan kerahasiaan dan kebebasan dalam memilih, juga adanya tekanan akan di Plt-kan bila tidak satu suara.
4. Pengumpulan dukungan bermaterai untuk satu kandidat jauh sebelum kongres, aturan pendaftaran calon ketua umum sebelum kongres resmi dibuka, draf peraturan tata tertib yang isinya penuh rekayasa sebagai skenario untuk memunculkan satu calon saja, adalah tindakan anti demokrasi.
Maka saya menyatakan, tidak mungkin mengikuti tahapan pemilihan ketua umum partai Demokrat yang mekanismenya memanipulasi aspirasi, dan antidemokrasi.
5. Terlepas ketidaksepakatan atas pemasangan demokrasi tersebut, saya tetap mengucapkan selamat kepada, guru politik saya SBY, yang sudah pasti terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2015-2020. Saya yakin kebesaran nama SBY selama ini akan mampu membesarkan Partai Demokrat.
Dan, kepada seluruh sahabat Demokrat di seluruh tanah air, selamat berkongres dan mari tetap semangat untuk merawat demokrasi yang bermartabat. Bagi yang berbeda pendapat saya ucapkan permintaan maaf. Walau berbeda pandangan namun, tetap merajut persaudaraan.
(mus)
Partai Demokrat "Main Mata" dengan Pemerintah
Meski sebagai penyeimbang, PD tengah bermain mata dengan pemerintah.
