Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, menegaskan partainya menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang sering disebut dana aspirasi.
Penolakan ini kata Hendrawan bukan tanpa alasan. PDIP ingin kembali ke dasar ideologis UU MD3, di mana PDIP menolak sejumlah pasal dalam UU tersebut.
"Intinya PDIP ingin konsisten Pemilu yang proprosional tertutup. Tidak sistem liberal, sehingga anggota tidak terjebak janji-janji ke konstituen. UP2DP ini untuk realisasi itu," kata Hendrawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
Disamping itu, anggota Baleg ini juga menilai, program dana aspirasi atau UP2DP ini dirancang secara terburu-buru sehingga masih belum sempurna. Karena itu, Hendrawan menyatakan program ini masih perlu banyak perbaikan. Hal ini juga berdasarkan masukan dari KPK.
"KPK bilang tolong usulan ini diintegrasikan perencanaannya. Kementeriaan lembaga apa yang akan terima program aspirasi ini. Harus ada koordinasi yang baik agar pelaksanaannya baik," tuturnya.
Menurut Hendrawan, sikap penolakan dana aspirasi ini merupakan sikap fraksi yang akan dikonsultasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Tidak ada tawar menawar," ujar Hendrawan.
Sementara itu, saat ditanyakan apakah PDIP akan walk out bila UP2DP ini tetap akan dibahas dalam paripurna hari ini. Anggota Komisi XI DPR itu belum bisa memastikan.
"PDIP belum ada instruksi untuk walk out," ujar Hendrawan. (ase)
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Seluruh kelengkapan administrasi dana tersebut ada di Sekretariat DPR.
VIVA.co.id
9 Oktober 2015
Baca Juga :
