Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Pemerintah belum memutuskan, apakah menerima Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi Rp11,2 triliun yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perlu pembicaraan terlebih dahulu antara pemerintah dan dewan.
"Semua mengatakan ada dasarnya. Tapi, ini kan belum. Ini baru setuju program itu, setuju tapi bagaimana caranya, berapa besarnya belum ada," kata Kalla, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mendagri: Pilkada Susulan Tak Harus Serentak
"Semua mengatakan ada dasarnya. Tapi, ini kan belum. Ini baru setuju program itu, setuju tapi bagaimana caranya, berapa besarnya belum ada," kata Kalla, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
Baca Juga :
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Hingga kini, pemerintah terutama Presiden Joko Widodo dan menteri keuangan masih mengkaji alokasi ini. Walau begitu, Kalla melanjutkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah tidak menganggarkan atau menolak usulan itu.
"Bisa saja (menolak). Banyak caranya (menolak dana aspirasi), ada nilainya, caranya, anggaran, sudah kan," kata Kalla.
Dewan mengajukan usulan tiap anggota Rp20 miliar, sehingga total 560 anggota adalah Rp11,2 triliun.
Seperti diketahui, dana aspirasi sudah disetujui dalam paripurna DPR Selasa 22 Juni 2015. Tiga fraksi menolak, yakni Fraksi NasDem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hingga kini, pemerintah terutama Presiden Joko Widodo dan menteri keuangan masih mengkaji alokasi ini. Walau begitu, Kalla melanjutkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah tidak menganggarkan atau menolak usulan itu.
