Soal Dana Partai, DPR Takut Pemerintah 'Kabur' Lagi

Fahri Hamzah.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana menaikkan dana partai politik kepada rakyat. Ia khawatir rencana tersebut kembali menjadi polemik seperti program desa dan dana aspirasi.

"Ini yang saya takut ya, nanti kabur lagi nih karena nggak ada yang berani yang jelaskan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2015.

Menurut dia, rencana pemerintah itu tidak disampaikan dengan tegas. Padahal, pemerintah harus menjelaskan semua pada masyarakat agar terang, bukan mengambil sikap tidak konsisten dengan tiba-tiba menolak.

"Nanti tiba-tiba Presiden tidak setuju. Presiden tidak menjabarkan apa-apa, tiba-tiba nanti bilang melalui seorang menteri, Presiden tidak berkenan. Siapa kamu? Ngomong dong sama rakyat, paparkan. Ngomong baik-baik dong, paparkan kepada masyarakat puaskan hati publik," katanya lagi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai posisi dana parpol diperlukan sebagai sebuah startegi nasional untuk pemberantasan korupsi parpol dan korupsi politik. Baginya, politik bukanlah milik privat namun ranah publik.

"Karena dia urusan publik maka keuangan politik tidak boleh ditanggung oleh orang perorangan," jelas Fahri.

Dana untuk Parpol Saat ini Tak Mendesak, kata Mendagri

Fahri mengemukakan, apabila di tanggung oleh pribadi maka politik berarti individual struggle. Akibatnya, begitu orang masuk ke dalam politik, jadi anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota dia menganggap prestasi politiknya adalah prestasi pribadi.

"Itulah awal korupsi sebetulnya. Karena itu, uang pribadi dalam politik harus di hentikan," ujarnya.

Oleh karena itu, dana bagi parpol dianggarkan. Pola ini juga dilakukann di semua negara di dunia dengan menggunakan banyak pola.

"Dengan masuknya uang negara semua harius diaudit," katanya.

Terkait berapa besaran kenaikan bagi parpol, Fahri menyerahkan pada pemerintah. "Saya gak tahu, itu urusan pemerintah, kan dia yang ngatur," tutur dia. (ren)

PPP Dukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Usai Diusung Parpol, Posisi Tawar Ahok Melemah

Jika saja ada partai pengusung menarik dukungan, Ahok gagal di Pilkada

img_title
VIVA.co.id
8 Agustus 2016