- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada awal Desember 2015 dikhawatirkan berlangsung tidak netral di banyak tempat. Ada berbagai modus ketidaknetralan, termasuk dengan memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya tidak berpihak.
Apalagi banyak calon petahana (incumbent) pada Pilkada mendatang. Demikian peringatan dari Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana.
"Birokrasi PNS sangat rawan dimanfaatkan atau dipolitisasi oleh calon incumbent. Bahkan yang tidak incumbent saja ada potensi bisa memanfaatkan jaringan birokrasi untuk memenangkan Pilkada," kata Wahyu dalam diskusi di Jalan Cik Ditiro 31 Menteng Jakarta Pusat, Kamis 6 Agustus 2015.
Modus yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan kepala desa untuk memobilisasi massa agar memilih calon tertentu. Tak hanya itu, di lapangan juga ditemukan adanya calon yang memanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah baik kabupaten dan kota untuk memberikan dukungan.
Modus lainnya yakni memanfaatkan aset pemerintah, baik aset bergerak dan tidak bergerak. Bahkan anggaran ABPD juga digunakan calon tertentu seperti incumbent untuk mendukung kesertaannya dalam Pilkada.
"269 daerah Pilkada serentak, sementara ada 159 petahana atau incumbent. Fokus kami di situ, karena ada potensi besar memanfaatkan ASN dan birokrasi untuk memenangkan mereka," kata Wahyu.
Oleh karenanya ia menilai bahwa surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) belum cukup implementatif. Alasannya belum banyak mengatur hal mengenai bagaimana sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
"Kemen PANRB dan Kemendagri harus membahas mengenai sanksi jika memobilisasi ASN untuk kepentingan satu calon dalam Pilkada," lanjut Wahyu. (ren)
Menpan RB Masih Pertimbangkan Wacana Moratorium PNS
"Nanti kami kaji dulu datanya, analisa kebutuhanya, kami analisa."
