- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin, menyatakan Komisi Hukum DPR itu tidak memberikan rapor merah kepada Presiden Joko Widodo terkait penegakan hukum di Indonesia. Meski begitu, Komisi III DPR, lanjut Aziz, tetap memberikan catatan atas kinerja Jokowi di bidang penegakan hukum.
"Sejauh ini bagus dan on the track. Beberapa kekurangan kita isi. Kita evaluasi dengan pengawasan pembantu Presiden yang ada," kata Aziz di komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015.
Menurut Aziz, catatan Komisi III DPR atas kinerja penegakan hukum di Pemerintahan Joko Widodo adalah pada aspek harmonisasi penegakan hukum dan HAM, serta terkait revisi Undang-Undang.
"Dalam hal pergantian Menko Polhukam itu kewenangan Presiden dan itu kami koordinasi dengan Menko Polhukam baru terkait revisi KUHP," ucapnya.
Politikus Golkar itu menambahkan, ke depan agenda Komisi Hukum DPR dengan Menko Polhukam yang baru adalah membahas revisi UU dan pembuatan berbagai Perundang-Undangan baru yang berkaitan dengan Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dalam pidato kenegaraan di depan DPD dan DPR RI, Presiden Joko Widodo mendorong sinergi antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai pendorong pembangunan.
Menurut Jokowi, sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif.
"Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga antirasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi," ujar Jokowi. (ase)
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
